Penyusunan FS Bandara selesai 3 Bulan
KULONPROGO - Studi kelayakan rencana pembangunan bandara internasional yang akan dibangun di Kulonprogo diharapkan selesai dalam waktu tiga bulan. pemkab diharap segera berinisiatif melakukan pengajuan izin penetapan lokasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Ir. Agus Langgeng Basuki menjelaskan penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS) sedang dilakukan PT Angkasa Pura bersama investor JVK dari India. “Studi kelayakan yang sudah dibuat Ceko akan disempurnakan dan data akan dilengkapi. Rencananya penyusunan FS sudah selesai dalam waktu tiga bulan ini, “jelasnya, kemarin.
Akhir pekan lalu dia menghadiri pertemuan rencana pembangunan bandara internasional dikantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dihadiri salah seorang Deputi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) serta perwakilan dari Pemprov DIY dan Pemkab Kulonprogo.
“Rencana pembangunan bandara tersebut terdapat tiga tahapan perizinan. Yakni izin penetapan lokasi, izin pembangunan dan izin operasional. Sedangkan untuk pengajuan izin tersebut bisa dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan hukum Indonesia, “ungkap Agus.
Tahapan izin penetapan lokasi tersebut harus berdasarkan studi kelayakan atau FS dan melampirkan hasilnya sebagai salah satu syarat pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk pengajuan bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Proses pembangunan bisa dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak penanaman modal asing (PMA) dengan maksimal saham sebesar 49 persen. Apabila terdapat keterbatasan dana, bisa pinjam ke pemerintah pusat akan tetapi porsi bantuan yang diberikan kecil,”ujarnya.
Agus mengatakan berdasarkan hasil pertemuan tersebut Pemprov menilai Kulonprogo merupakan satu-satunya wilayah yang paling memungkinkan dari segi geografis dan ketersediaan lokasi untuk pembangunan bandar. Pembangunan tersebut membutuhkan lahan 350 hektar dengan total anggaran sekitar Rp 2 triliun.
Hal itu juga sudah tertuang dalam peraturan daerah (Perda) DIY 2/2010 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Meskipun belum menjelaskan lokasi pembangunan, Jogja tetap akan melakukan pengajuan perluasan bandara Adisutjipto, “jelasnya.
Melihat kondisi geografis dan keamanan penerbangan kemungkinan besar lokasi pembangunan bandara tetap berada di wilayah selatan Kulonprogo. Langgeng menghimbau agar pendekatan harus dilakukan lebih baik dengan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memahami bahwa pembangunan bandara akan memberi dampak positif.
RADAR JOGJA, 03/03/2011
