Pendapatan Parkir Dibagi Tiga
Sukamta minta pemprov mencermati ulang apakah setoran sebesar itu telah sesuai dengan volume parkir setiap hari di bandara. “Coba hitung apakah itu cukup menguntungkan,” lanjutnya. Dia juga minta agar pengelolaan parkir tidak dimonopoli oleh pelaku usaha tertentu.
Aris Riyanto menjelaskan, pengelolaan parkir bandara selama ini dilakukan PT Angkasa Pura (AP) I Jogja. Menurut dia, pilihan menyerahkan pengelolaan ke Angkasa Pura karena menyangkut keamanan sekitar bandara. “Selama ini parkir-parkir disekitar bandara di daerah lain juga dikelola Angkasa Pura,” kilahnya.
Kabid Angkutan Dinhubkominfo Sigit Haryanto menambahkan, penyerahan pengelolaan parkir kepada Angkasa Pura ada sejarahnya. Ia JUga mengatakan ada rencana tukar guling tanah antara pemprov dengan Angkasa Pura. Kelak lahan parkir akan diserahkan ke Angkasa Pura dan pemprov mendapatkan ganti tanah runway dibandara.
“Kita lihatnya jangan keuntungan secara langsung. Tapi pengelolaan bandara telah memberikan dampak multiplier effect bagi daerah dan masyarakat,” terangnya.
Sigit juga mengatakan, pendapatan parkir bandara dibagi tiga antara pemprov, Angkasa Pura, dan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau).
Mendengar keterangan itu, anggota Komisi C Muhammad Yazid minta agar kerja sama dengan Angkasa Pura maupun Primkopau di kaji ulang. Dia minta system pengelolaan parker dilakukan dengan cara lelang terbuka.
Dengan hanya memberikan kesempatan kepada satu pihak, kata Yazid, sama artinya pemprov telah melanggengkan praktik monopoli. “ini bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan praktik usaha tak sehat,” katanya.
Kader PPP ini juga minta agar rencana tukar guling dengan Angkasa Pura dikaji ulang. Tukar guling tidak banyak memberikan manfaat maupun keuntungan bagi pemprov. Dia juga ingin melakukan kajian dan studi banding untuk membuktikan apakah pengelolaan parker di bandara di daerah lain dimonopoli Angkasa Pura.
Di awal rapat kerja, Kepala Dinhubkominfo Tjipto Haribowo menjelaskan tanah parkir bandara merupakan aset pemprov. Tapi, pengelolaan parkir diserahkan kepada Angkasa Pura berdasarkan Keputusan Gubernur No 38 Tahun 2005. “Keputusan gubernur itu telah berakhir pada 2007,” terangnya.
Seiring dengan perkembangan waktu, keluar peraturan Mendagri yang mengharuskan pengelolaan aset pemerintah dengan system sewa. Kerja sama sewa hanya dilakukan terhadap satu pihak. “Hintungan pendapatan sewa akan kita hitung per bulan, bukan per tahun,” ungkap mantan Kabid Bina Marga Dinas PUP dan ESDM DIJ ini.
Tjipto juga mengakui, di lahan parker milik pemprov berdiri di beberapa bangunan yg didirikan Angkasa Pura maupun Primkopau. Bahkan di antara bangunan itu ada yang didirikan tanpa sepengetahuan pemprov. Bangunan yang berdiri itu antara lain Pujasera, Shelter Damri, dan bangunan parkir inap.
Menanggapi keterangan itu, anggota Komisi C Arief Budiono mendesak pemprov bertindak proaktif. Pelanggaran yang terjadi harus ditegur agar tidak berlanjut. “Jangan diam saja melihat pelanggaran,’ pintanya.
Ketua Komisi C Sukamto merekomendasikan agar fungsi lahan parkir bandara dikembalikan sesuai fungsinya. Bangunan yang tidak ada kepentingan dengan parkir harus disikapi secara serius.
Dia juga menginformasikan, saat melakukan kunjugan kerja pada selasa (8/2), Komisi C telah minta Dinhubkominfo menghentikan proses pembangunan beberapa bangunan yang dinilai liar karena tak berizin.
(Radar Jogja 12.02.2011)
