Pemprov DIY Dirugikan PT Angkasa Pura I
YOGYA,TRIBUN – Sewa lahan parkir milik pemprov DIY dengan PT Angkasa Pura I (Persero) dipermasalahkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY. Banggar enilai, nominal sewa lahan parkir antara pihak PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemerintah DIY terlalu murah.
Data yang masuk ke pemerintah, pendapatan kumulatif Bandara Adisutjipto hanya sektar Rp 1 juta. Padahal, perjanjian kedua pihak telah berlangsung selama dua tahun.
“Itu terlalu murah. Pemprov DIY jelas dirugikan. Setiap harinya, pendapatan kumulatif lahan parkir di Bandara Adisutjipto Rp 5-6 juta, bahkan bisa sampai 10 juta,” tegas Sukamto, anggota Banggar DPRD DIY dari fraksi PKB, kemarin.
Menurutnya, dari perincian berdasarkan fakta di lapangan, pendapatan tariff satu mobil yang menginap di areal Bandara Adisutjipto Rp 30 ribu rupiah per malam. Sedangkan setiap hari, puluhan hingga ratusan mobil silih berganti menggunakan jasa parkir inap maupun non-inap.
Sukamto juga mengkritisi isi perjanjian sewa lahan parkir yang menyebutkan bahwa apabila pada akhir tahun sewa tidak ada perpanjangan, maka sewa lahan parkir akan secara otomatis diperpanjang. Jika seperti itu bagaimana seandainya ada kenaikan harga sewa yang kemungkinan terjadi?
“Tentunya, ini juga akan merugikan pihak pemerintah. Secara tidak langsung, pemerintah akan kesulitan untuk menaikkan harga sewa seandainya perpanjangan dilakukan secara otomatis tanpa konfirmasi dari kedua belah pihak,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, Bambang Wisnu Handoyo, menyatakan, akan segera melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak PT Angkasa Pura I (Persero), tak hanya terkait sewa menyewa, namun juga pengelolaan asset lainnya.
“Kami juga akan secepatnya mengoreksi poin perjanjian. Dalam beberapa hari ini, kami akan berkomunikasi langsung dengan Sekda DIY dan Dinas Perhubungan DIY terkait poin perjanjian, sehingga akan tercapai sebuah keuntungan untuk kedua belah pihak.
Terkait dengan masalah ini, Humas PT Angkasa Pura I (Persero), Isye Yuviana Effendi, mengaku telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah DIY pada 1 Agustus 2011.
“Namun, mengenai nominal beserta poin-poin perjanjian, saya tidak tahu persis. Berapa pemasukan yang didapat pihak bandara per harinya, tidak sebanyak itu, tidak mencapai Rp 5 juta,” katanya saat dihubungi Tribun Jogja.
Artinya, pengelolaan lahan parkir bandara baru dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) selama dua bulan. Dan saat ini, pengelolaan masih dalam masa transisi. Menurutnya, pihak PT Angkasa Pura I (Persero) saat ini sedang merealisasikan penataan dan perbaikan kawasan lahan parkir secara bertahap, guna memfasilitasi para pengunjung bandara.
“Kami pela-pelan sedang menata lahan parkir. Kan pengelolaannya masih masa transisi, karena sebelumnya lahan parkir dikelola pihak lain,” tukas Isye.
