Layanan Bandara Perlu Ditingkatkan
JAKARTA - Pengawasan terhadap layanan jasa operasi darat bagi maskapai (ground handling) di bandar udara harus diawasi dengan ketat agar tidak merugikan maskapai dan penumpang.
“Eksistensi ground handling di bandara menjadi tanggung jawab regulator selaku pembeli lisensi dan pengelola bandara, yakni PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT Angkasa Pura I (AP I), yang menyediakan layanan bagi maskapai. Meski ada indikasi human error dari pihak ground handling, regulator dan operator tidak serta-merta lepas tangan, keduanya saling terkait dalam penyediaan jasa layanan ini di bandara,” ungkap Sekretaris Jenderal Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) Tengku Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/4).
Pihak Maskapai pun, lanjut Burhanuddin, harus bisa mengawasi operasional layanan jasa ground handling yang dipilihnya. “Kualitas harus diperhatikan, jangan hanya karena harga murah, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang memadai. Maskapai juga yang akan dirugikan.” ujarnya.
Menurutnya, layanan ground handling yang terjalin secara business to business dengan AP II dan AP I harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki organisasi dan manajemen yang solid, personel yang kompeten, kelaikan peralatan, serta sistem prosedur kerja yang andal.
Burhanuddin menuding kasus senggolan pesawat Kalstar dan Wings Air di apron terminal C Bandara Soekarno Hatta, Minggu (10/4) memiliki indikasi kuat operator lapangan tidak mengikuti standar pengoperasian (SOP).
Sementara itu, Deputy Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II Mulya Abdi mengungkapkan hasil investigasi sementara menunjukkan indikasi kesalahan manusia (human error). Menurutnya, pihak Kalstar tidak melakukan koordinasi dengan petugas AP II saat akan menggeser pesawat di apron.
“Pada saat kejadian, kondisi di parkiran pesawat tidak lagi padat, jadi ini karena kesalahan teknis Kalstar yang menggeser posisi pesawat sehingga menyenggol Wings Air yang masih parkir, ” terang Mulya.
Wadirut Kalstar Aditya Wardana mengungkapkan dampak dari adanya senggolan tersebut maskapainya gagal meresmikan rute Jakarta-Pontianak yang sedianya dilakukan pada Senin (11/4). “Kami masih menunggu hasil penyelidikan. Sekarang satu-satunya pesawat Boeing 737-300 kami masih dalam pemeriksaan akibat senggolan itu, “keluhnya.
Secara terpisah, Ditjen Perhubungan Udara memastikan bahwa lisensi yang diberikan kepada perusahaan ground handling tidak sembarangan. Perusahaan tersebut juga telah lulus pengujian dan mendapat sertifikasi. Untuk perusahaan ground handling maupun petugas airline yang terbukti melanggar prosedur akan diberikan sanksi.
